HMI Labuhanbatu Minta Bupati Lakukan Hal Prioritas Kebutuhan Masyarakat dari Pada Kontes dan Liga

  

LDB. Labuhanbatu. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya lakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Labuhanbatu. Pemkab dinilai lebih peduli sepakbola dan Liga Dangdut dibanding atasi masalah yang ada.

Kekecewaan mahasiswa yang berdemo tersebut terhadap Pemkab bahwa  sudah 6 bulan memimpin namun tidak ada terlihat upaya yang serius untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Malah sebaliknya kita seringkali melihat Bupati atau Wakil Bupati malah terlibat dalam kegiatan yang sebenarnya kontraproduktif dengan kondisi saat ini," kata Ketua HMI Labuhanbatu Khairil Hanif Nasution kepada wartawan, Rabu (2/3/2022), seusai melakukan aksi tersebut.

Hanif mengatakan masyarakat Labuhanbatu saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai masalah yang penyelesaiannya bergantung kepada kebijakan pemerintah. Karena itu pemerintah daerah harusnya memprioritaskan tenaganya untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Terlebih jika masalah tersebut juga menyangkut dengan kebutuhan dasar masyarakat maka menurut Hanif wajib hukumnya untuk segera diselesaikan pemerintah

"Saat ini, selain BPJS kita tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Artinya jika tidak ikut BPJS maka masyarakat miskin yang notabene tidak memiliki uang berlebih, tidak akan mendapat perawatan jika jatuh sakit. Hal-hal seperti ini kan mendesak, kenapa aturannya tidak juga dirumuskan sampai sekarang. Terlebih Bupati kita ini kan seorang dokter, selain itu pengobatan gratis juga merupakan salah satu janji kampanyenya," ujar Hanif.

"Selain itu masalah sampah yang sudah ada sejak beberapa tahun terakhir, sampai sekarang rencana untuk mengatasinya, belum ada, apalagi aksinya. Lihatlah sampai saat ini sampah tetap berserakan dimana-mana," sambungnya.

Selain dua masalah di atas, Hanif menyebut masih banyak masalah lainnya yang juga menuntut gerak cepat Pemerintah untuk mengatasinya. Misalnya jalan rusak yang ada dimana-mana, kelesuan ekonomi akibat imbas pandemi, kerusakan lingkungan yang berpotensi menyebabkan bencana alam, dan lain sebagainya.

Sementara dari berbagai kegiatan Bupati dan Wakilnya selama ini, HMI menilai belum mencerminkan adanya upaya untuk mengatasi masalah yang ada. Sebaliknya pasangan ini malah sibuk mengadakan berbagai kompetisi yang bersifat hiburan.

"Selama 6 bulan ini sudah ada beberapa turnamen bola yang diadakan dengan melibatkan Pemkab. Selain bola, Pemkab juga kita dengar sibuk mengurusi kontes dangdut. Ada dangdut yang di kolam itu, ada yang antar kecamatan itu," kata Hanif.

Selain kurang bermanfaat, Hanif menilai kegiatan tersebut sebenarnya kontraproduktif dalam upaya memerangi pandemi. Karena pasti menghadirkan kerumunan masyarakat yang banyak.

Dengan kondisi yang ada di atas, Hanif mengatakan HMI sebenarnya sudah berupaya menyampaikan secara langsung kepada Bupati Erik Adtrada Ritonga. Namun Erik tidak menanggapi permintaan audiensi mahasiswa tersebut.

"Ya cara terakhir dengan turun ke jalan lah. Mudah-mudahan ini didengarkan. Karena kalau tidak didengarkan kita pasti akan turun lagi, dengan kekuatan massa yang lebih besar," tegas Hanif.

Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar yang menerima aksi unjuk rasa mahasiswa ini mengatakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan mendengar masukan dari mahasiswa ini. Dia mengajak mahasiswa untuk ikut bersama-sama membangun Labuhanbatu.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kamal Ilham mengatakan pemerintah saat sedang menyiapkan aturan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu. Nantinya surat ini akan diberikan kepada warga miskin untuk mendapatkan layanan medis secara gratis.

"Saat ini itu sedang digodok. Realisasinya mungkin akan dilaksanakan akhir tahun," pungkasnya. sd(86)

Read More

Mall Dan Supermarket Labuhanbatu Buat Ketentuan Lain Terkait Kebijakan Mentri Perdagangan Terhadap Minyak Goreng Satu Harga 14 Ribu

LDB – Labuhanbatu. Pemerintah telah menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga yang telah dilmulai sejak Rabu, 19 Januari 2022 yang lalu yaiitu Harga Ecer Tertinggi (HET)  seluruh harga minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual Rp 14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga di pasar seiring dengan peningkatan harga acuan crude palm oil (CPO). Menurut dia, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyiapkan dana sebesar Rp 7,6 triliun untuk membiayai penyediaan minyak satu harga "Sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan," kata Lutfi,

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp 3,6 triliun untuk mensubsidi selisih harga minyak goreng. Airlangga menyatakan selisih harga tersebut sudah dihitung dengan komponen pajak pertambahan nilai atau PPN.

 

Pemerintah menghitung volume minyak goreng yang dibutuhkan oleh masyarakat hingga enam bulan mendatang mencapai 1,2 miliar liter. Semula, pemerintah menetapkan harga minyak satu harga hanya untuk kemasan sederhana. Namun akhirnya, harga minyak Rp 14 ribu juga berlaku untuk kemasan premium

Hingga kemarin, pemerintah mendata baru sebanyak 34 produsen minyak goreng yng menyampaikan komitmennya untuk berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng satu harga. Sebagai awal pelaksanaan, penyediaan minyak goreng dengan satu harga akan dilakukan melalui ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Sedangkan untuk pasar tradisional, pemerintah memberi waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian.

Namun sangat disayangkan oleh masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu dua hari belakangan ini Mall Suzuya Rantauprapat memiliki aturan yang dianggap mengada – ngada terkait pembelian minyak goreng tersebut dimana harus melampirkan identitas berupa KTP yang langsung di foto oleh kasir tempat konsumen melakukan pembayaran juga hanya dibenarkan untuk membeli 2 liter per hari per orang sehingga masyarakat harus membayar parkir jika ingin membeli kembali. Fika salah seorangan konsumen saat dikonfirmasi media (Kamis 27-1-22) yang membeli minyak tersebut mengatakan “saya heran kenapa harus pake KTP kita kan beli, kawatir ada nanti identitas kita disalahgunakan siapa yang akan bertanggung jawab. Tadi kita juga sudah ke Brastagi Supermarket rencana mau beli minyak tersebut tapi anehnya kok kita harus belanja minimal 50 Rb baru bisa tebus itu minyak, kalau begitu mana mungkin kami bisa beli minyak itu karena uang kami hanya pas untuk membeli minyak tersebut . apa tidak tau pemerintah yang kayak gini ? tambahnya sambi bergerak pergi ketempat parkiran untuk berangkat pulang. (SD)

Read More